Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

  • Fatin Hamamah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Keywords: Perlindungan Anak; Undangundang No.23 Tahun 2002; Kebijakan Hukum.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997).

Published
2020-11-08